SORONG, Kasuarinews.id – Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Panel harga pangan sebagai bagian dari upaya menekan laju inflasi di daerah. Kegiatan ini yang dilaksanakan beberapa waktu lalu di Hotel Vega, Kota Sorong ini dibuka secara resmi oleh Pj. Gubernur Papua Barat yang diwakili Kadis Ketahanan Pangan Papua Barat, Lasarus Ullo dilanjutkan dengan penyerahan Sarjan Bimtek oleh Kadis dan Freddy, S.T.P., M.Sc., M.P.S., Ph.D, perwakilan Bappendas.
Kadis Ketahahan Pangan Papua Barat, Lasarus Ullo dalam sambutannya mengatakan bahwa Bimtek tersebut dilakukan karena di setiap kabupaten, pihaknya memiliki petugas yang setiap saat siap memantau dan mendata harga pangan.
Lasarus mengatakan bahwa sebelum digelar Bimtek dilakukan operasi pasar dan pemantauan harga beras SPHR dari Bulog yang yang dipasarkan oleh RPK (Rumah Pagan Kita sebagai Mitra Bulog) dan Komoditas Pangan strategis lainnya seperti daging, ayam, telur, cabe kering, gula dan lainnya di Pasar Remu, Kota Sorong dan pasar KUD Tani serta pasar Mariat Kabupaten Sorong. Pemantauan itu dilakukan bersama Tim dari Badan Pangan Nasional dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, Kepala Perum Bulog Kota Sorong dan sejumlah pihak lainnnya. “Panel harga pangan adalah sebuah sistem informasi harga pangan pokok strategis yang berisi data dan informasi harga pangan tingkat produsen dan tingkat konsumen pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota,” urainya.
Kata dia, tujuan pemantauan harga pangan yaitu untuk pengumpulan data harian sesuai metode dan mengirimkan data secara harian kepada Direktorat Stabilisasi Pasokan dan harga Pangan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional, melalui aplikasi panel harga pangan. Selain itu juga melakukan pengiriman data dasar, khususnya untuk data usaha tani dan data HBKN (para pedagang) setiap awal tahun.
Sedangkan kata Ullo, tujuan Bimtek adalah agar para enumerator mahir dalam pengumpulan data dan analisis data berbasis statistik. Untuk itu, enumerator harus jujur, riil, amanah dan merakyat serta memiliki kreatifitas yang tinggi dalam berinteraksi dengan para pedagang. “Harus dipahami bahawa pemerintah punya perhatian lebih terhadap kondisi pasokan dan harga pangan dalam upaya menstabilkan harga pangan di masyarakat,” ungkapnya.
Selain itu, kegiatan ini bertujuan agar petugas di lapagan benar-benar mengambil data riil. “Kita harap data ini menjadi patokan karena diambil dari kondisi yang ada di lapagan. Makanya kita melibatkan berbagai instansi untuk membasakan materi,” ujarnya.
Melalui penguatan kepada para petugas, lanjut Ullo akan bisa dilihat persoalan harga pangan di lapangan. Dan data yang dihimpun oleh para petugas di lapangan itu akan dipantau terlebih dahulu, jenis pagan mana yang harganya naik sehingga bisa dicari solusi penyelesakiannya. “Misalnya kenaikan harga telur, beras yang harganya naik kita sudah tahu penyelesaiannya karena stokanya ada,” urainya.
Selain itu kata Lasarus Ullo, upaya lain yang dilakukan dalam mengatasi kenaikan harga misalnya beras yaitu penyaluran bantuan beras melalui program cadangan pangan pemerintah (CCP). Dan narasumber dalam kegiatan ini berasal dari Badan Pangan Nasional, Kepala BPS Papua Barat dan dari Lembaga Perguruan Tinggi serta peserta yang hadir berasal dari Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. (KN3)
