RANSIKI, Kasuarinews.id – Raker Bupati/Walikota se-Papua Barat yang rencananya digelar di Manokwari tanggal 13-14 Oktober urung dilaksanakan dan diganti dengan Pra Raker. Sedangkan Raker Bupati/Walikota se-Papua Barat akan digelar pekan depan di Sorong. Hal ini disampaikan Sekda Kabupaten Manokwari Selatan, DR. Hengky Tewu dalam arahan saat memimpin apel pada Jumat (14/10/2022).
“Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan hasil Pra Raker Bupati/Walikota se-Papua Barat tanggal 13 Oktober lalu agar dapat diketahui dan dilaksanakan bersama oleh seluruh ASN di wilayah Mansel. Pj. Gubernur Papua Barat menekankan sejumlah hal yang harus diimplementasikan oleh semua ASN. Sebenarnya, kemarin Raker kepala daerah tetapi diundur dan diganti dengan pra raker karena beberapa kepala daerah tidak hadir karena punya kesibukan,” ujar Sekda Hengky Tewu.
Hal amat penting yang perlu diketahui ASN dan menjadi penekanan utama Pj. Gubernur saat Pra Raker, kata Hengky Tewu adalah saat ini pemerintah dituntut untuk lebih banyak patuh pada ketentuan dan aturan yang telah dibuat mulai dari saat mengindentifikasi permasalahan, membuat perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku, mengeksekusi dan menjalankan kegiatan/program sampai pada tahap eveluasi. “Yang menjadi penekanan utama dalam Pra Raker Bupati/walikota yaitu Pj. Gubernur minta agar semua daerah di Papua Barat harus patuh dan taat pada mandatori anggaran. Jadi kalo kita terima duit sudah ditentukan peruntukannya dari sebagian besar anggaran. Misalnya, dana Otsus sudah ditentukan peruntukannya. Dana DAU sebagian besar sudah ditentukan peruntukannya seperti 20% untuk pendidikan, 10% untuk kesehatan, 10% dana transfer wajib ke kampung, dan wajib bayar gaji ASN dan lainnya,” ujar Sekda.
Hal lain yang dibicarakan dalam pra raker itu dan menjadi persoalan di setiap daerah kata Sekda, soal tenaga honorer karena sudah direkrut. Dan persoalan honorer itu akan dijalankan dengan skema mempercepat proses peralihan dari honorer menjadi ASN. Dan sesuai ketentuan UU ASN, ASN terdiri dari PNS dan P3K. “Itulah yang sedang dilakukan saat ini yaitu mendorong pegawai honorer yang sesuai ketentuan sudah tidak bisa jadi PNS karena faktor umur akan didorong ke P3K dan yang masih memenuhi syarat sebagai PNS akan diupayakan menjadi PNS,” jelas Hengky Tewu.
Kata Hengky Tewu, semua kabupaten/kota di Papua Barat mengalami persoalan yang sama dengan tenaga honorer yaitu besarnya beban anggaran yang dikeluarkan masing-masing kabupaten/kota atau pemerintah daerah untuk membenahi persoalan itu.
“Selain itu akhir-akhir ini kata Gubernur, kita menghadapi kendala termasuk banyak negara antre menjadi pasiennya IMF karena kesulitan ekonomi, baru hampir selesai dengan Covid-19, perang Rusia-Ukraina yang berdampak ke semua negara. Ukraina jauh dari kita di Indonesia tetapi kita makan produk Ukraina. Mie instan yang kita konsumsi bahan bakunya dari gandung dan diimpor dari Ukraina dan Indonesia adalah salah satu pengimpor gandum terbesar dari Ukraina yang nilainya hampir mencapai 30 Trilyun. Belum lagi harga-harga barang naik akibat harga BBM yang naik. Dan pemerintah harus pakai duit untuk mengendalikan hal itu. Dalam situasi ini, ada OPD tanya uang perjalanan, uang operasional dan sebagianya,” jelas Sekda lebih lanjut sambil menambahkan bahwa Pj. Gubernur meminta ASN terutama para pemimpin di daerah agar harus tegak lurus pada aturan main, meski karena itu tidak menjadi populer di mata masyarakat. (KN2)
