MANOKWARI, Kasuarinews.id – Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Ir. F.H. Runaweri, MM mengatakan bahwa meskipun terjadi pemekaran provinsi dengan adanya DOB yaitu Provinsi Papua Barat Daya, hal itu samasekali tidak berpengaruh pada upaya pemerintah provinsi untuk tetap menjadikan Papua Barat sebagai provinsi konservasi di Indonesia. Hal ini ditegaskan Runaweri saat menutup kegiatan Worshop Penyusunan Rencana Kerja Indonesia FoLU (Forestry and Other Land Uses) Net Sink 2030 pada Kamis (16/2/2023) yang berlangsung di salah satu hotel di Manokwari. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan kabupaten/kota se-Papua Barat.
“Rencana membangun hutan konservasi untuk mendukung program gubernur Papua Barat samasekali tidak terlalu terpengaruh dengan dinamika kehadiran DOB Papua Barat Daya, pun jika kelak ada DOB baru lainnya,” ujar Runaweri menambahkan bahwa kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi upaya membangun hutan konservasi di Papua Barat.
“Itu artinya, semua data dan masukan dari stakeholders akan digabungkan untuk dapat menghasilkan dokumen perencanaan hutan dan penggunaan lahan atau forest follouw di Papua Barat hingga tahun 2030 mendatang. Dengan demikian, hutan akan dapat dikelola dengan baik dan benar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca,” jelas Runaweri lebih jauh.
Kata Runaweri, Indonesia akan terus bergerak memenuhi target pengendalian iklim. Keseriusan pemerintah ditunjukkan dengan mengusung konsep ‘Indonesia’s FoLU Net-Sink 2030’. Sebuah pendekatan dan strategi dimana pada tahun 2030, tingkat serapan emisi sektor FoLU (Forestry and Other Land Uses) ditargetkan sudah berimbang atau lebih tinggi dari pada tingkat emisinya (Netsink). Sektor FoLU ditargetkan dapat menurunkan hampir 60% dari total target penurunan emisi nasional.
Terkait hal tersebut, kata Runaweri, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat mengintegrasikan rencana kerja ke dalam program Indonesia’s FoLU Net Sink 2030. Integrasi rencana kerja Dishut Papua Barat ke dalam teknis operasional FoLU Net Sink 2030, meliputi aksi mitigasi, teknis operasional, hingga rincian output rencana kerja.
“Adapun strategi nasional FoLU Net Sink 2030 menggunakan 4 strategi utama yaitu menghindari deforestasi; konservasi dan pengelolaan hutan lestari; perlindungan dan restorasi lahan gambut; serta sink enhancement dengan mempercepat aforestasi, reforestasi lahan kritis, dan revegetasi perkotaan,” kata Runaweri.
“Untuk mencapai hal tersebut merupakan bagian dari komitmen global yang kompatibel dan sejalan dengan Kesepakatan Paris. Karena ini merupakan komitmen global, tanggung jawab hanya tanggung jawab kita untuk mencapainya,” katanya. (KN2)
