RANSIKI, Kasuarinews.id – Ketua I Dewan Adat Papua yang membidangi Pemerintahan, Markus Waran, ST, M.Si secara pribadi mendukung wacana pemekaran wilayah Bomberay menjadi suatu provinsi baru yang lebih dikenal dengan nama Provinsi Papua Barat Tengah (PBT). “Saya menyetujui pemekaran wilayah Bomberay karena ibu saya juga dari Bomberay. Saya dukung, tetapi caranya bukan seperti itu. Hal itulah yang saya sesalkan dari keempat bupati baik Bupati Wondama, Bintuni, Kaimana dan Fakfak. Saya harap kepada empat rekan bupati, mari duduk dan bicara sama-sama secara baik sesuai etika pemerintahan tetapi juga sebagia anak adat yang saling menghargai,” ujar Waran kepeda awak media, Sabtu (28/1/2023).
Menurut Waran, pembicaraan bersama itu perlu melibatkan seluruh elemen masyarakat dari tingkat paling bawah terutama masyarakat adat, termasuk lembaga dan organisasi dan pemerintah sehingga kelak tidak terjadi persoalan di masa depan karena masyarakatlah yang paling merasakan dampak dari suatu pemekaran daerah.
“Jika dilihat, wacana pemekaran provinsi Bomberay atau Papua Barat Tengah saat ini maka Kabupaten Wondama dan Bintuni ikut di dalamnya sehingga Provinsi Papua Barat tinggal 3 kabupaten yaitu Pegaf, Mansel dan Manokwari. Dan jika mengacu pada UU, syarat pemekaran suatu kabupaten atau provinsi mensyaratkan minimal ada 5 daerah bawahan. Jika melihat UU, itu tidak bisa, jadi stop sudah. Yang bagus, mari kita dudu, bicara sama-sama secara adat dan pemerintahan dengan mengundang semua elemen yang ada,” jelas Waran.
“Dan jika Bomberay ingin jadi satu provinsi, mari kita bicara supaya tidak hanya mengusulkan provinsi tetapi harus mengusulkan juga pembentukan DOB kabupaten yang kelak akan menjadi wilayah bawahan suatu provinsi. Misalnya, Fakfak usulkan DOB kabupaten Kokas dan Kota Fakfak, Kaimana usulkan pemekaran DOB kabupaten Triton atau Wondama mekarkan DOB Kuri Wamesa, Bintuni mekarkan Babo dan Moskona. Artinya, kita usulkan kabupaten dulu baru provinsi atau sekalian 1 paket. Ini kan lebih beretika dan santun bukannya seperti yang terjadi saat ini sehingga membuat masyarakat bingung. Kenapa saya katakan bupati Wondama dan Bintuni tidak menghargai? Kalo bicara wilayah adat Bomberay dan Domberay, di dua kabupaten itu ada suku Arfak yang sebagian besar di Bintuni dan juga Wondama. Jadi kalo mau bicara harus beretika. Dan saya tidak punya kepentingan apa-apa. Yang saya sesalkan karena tidak duduk bersama untuk bicara membuat masyarakat bingung. Oleh karena itu, saudara-saudara saya yang ada di Selatan jangan tersinggung,” ungkap Waran lebih jauh.
Markus Waran pun memastikan bahwa dirinya samasekali tidak menghalangi wacana pemekaran itu malah sebaliknya sangat mendukung. “Oleh sebab itu jangan karena mendekati pesta politik, ambil hati rakyat. Kalo itu juga tidak ada masalah karena rakyat pilih. Tapi mari kita bicara baik-baik. Saya minta saudara-saudara saya di Selatan berjuang terus dan mari kita duduk bersama bicara supaya pemekaran ini benar-benar untuk kepentingan rakyat, bukan untuk bagi-bagi kekuasaan,” tandas Waran. (KN3)
