KAIMANA,Kasuarinews.id – Pertemuan ke-3 antara empat kabupaten yaitu Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Fakfak, Kaimana untuk menindaklanjuti percepatan pembentukan Provinsi Papua Barat Tengah (PBT) berlangsung di Kaimana, Sabtu (11/2/2023) di gedung pertemuan Kabupaten Kaimana, Krooy. Pertemuan ini dihadiri Bupati Teluk Bintuni Petrus Kashiuw, Bupati Kaimana Freddy Thie, Bupati Teluk Wondama Hendrik S. Mambor dan Wakil Bupati Fakfak Yohana Dina Hindom yang diawali dengan pemaparan hasil kajian akademis pembentukan Provinsi Papua Barat Tengah oleh tim pengkaji dari Universitas Cenderawasih Jayapura.
Dan ketika pembicaraan mengerucut ke calon ibukota provinsi, tiga daerah yaitu Teluk Bintuni, Kaimana dan Fakfak menginginkan agar ibukota Provinsi PBT berada di wilayahnya masing-masing dengan sejumlah argumen. Kabupaten Teluk Wondama akhirnya menawarkan solusi dengan memberikan tawaran agar calon ibukota harus berada di tengah-tengah 4 kabupaten tersebut.
Bupati Freddy Thie, Ketua Dewan Adat Yohanes Werfete serta dua Raja Hakim Aituarauw dan Randi Asnawi Ombaier mengatakan bahwa, Kaimana punya catatan sejarah yang layak dijadikan ibukota Provinsi PBT, disamping luas wilayah dan letak geografis yang memadai, serta potensi perekonomian dan infrastruktur yang cukup tersedia.
Wakil Bupati Fakfak, Yohana Dina Hindom dan Sekretaris Daerah Ali Baham Temongmere mengusulkan, agar ibukota Provinsi Papua Barat Tengah berada di wilayah Bomberay, salah satu Distrik di wilayahnya. Kabupaten Fakfak bahkan memaparkan data pendukung terkait kelayakan lokasi, luas lahan yang disiapkan, serta peta yang menunjukan letak lokasi ibukota yang diklaim cukup dekat dari 4 kabupaten yakni 167,5 km dari Fakfak, 100 km dari Kaimana, 40 km dari Bintuni/Babo, serta 360 km/ASDP lebih dekat dari Wondama.
Sementara itu, Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kashiuw dan sejumlah tokoh adat dari wilayah tersebut mengusulkan agar ibukota sementara maupun ibukota definitif Provinsi PBT berada di wilayah Teluk Bintuni. Untuk mendukung hal itu, Kabupaten Teluk Bintuni telah menyiapkan lahan untuk kantor pemerintahan seluas 27 ha dan beberapa gambaran bangunan yang akan dijadikan Kantor Gubernur, Kantor DPRD, Rumah Jabatan Gubernur serta beberapa kantor penunjang lainnya.
Di sisi lain, Bupati Teluk Wondama Hendrik S. Mambor dan Ketua Dewan Adat Papua Daerah Wondama Adrian Worengga berharap agar ibukota Provinsi Papua Barat Tengah berada di tengah-tengah 4 wilayah kabupaten.
Bupati Mambor menegaskan, pemekaran DOB Provinsi Papua Barat Tengah ini merupakan komitmen bersama untuk memperpendek rentang kendali layanan pemerintahan sehingga masyarakat yang hidup di empat wilayah kabupaten bisa hidup sejahtera. “Sehingga memang ibukotanya harus ada di tengah-tengah,” ujarnya.
Ketua Dewan Adat Wondama, Adrian juga menegaskan, calon ibukota provinsi harus berada di poros tengah diantara 4 kabupaten. Ia juga mengingatkan, pembentukan DOB Provinsi PBT ini jangan dijadikan sebagai lahan bisnis atau lahan politik atau untuk kepentingan kelompok tertentu, tetapi untuk percepatan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, baik itu pembangunan SDM, politik, ekonomi maupun sosial budaya.
Tim Pengkaji dari Uncen Jayapura, Dr. Basir Rohrohmana, Sh.M.Hum mengingatkan bahwa ada 6 syarat yang wajib dipertimbangkan dalam menentukan satu wilayah menjadi ibukota baru yakni; wilayah tersebut memiliki jaringan yang baik dan terhubung dengan pusat aktivitas politik; memiliki kepadatan penduduk yang rendah; memiliki indeks risiko bencana rendah; memiliki daya dukung lingkungan yang baik; aman dalam perspektif pertahanan dan ketahanan nasional; serta memiliki potensi pertumbuhan ekonomi baru. Pembicaraan terkait letak ibukota Provinsi Papua Barat Tengah ini belum mencapai kata sepakat. Pembahasan dan penetapan letak ibukota akan dilanjutkan dan disepakati pada Pertemuan IV di Kabupaten Fakfak pada 28 Februari-1 Maret 2023 mendatang. (KN1)
