Senin, April 29, 2024

Ikut Rakor Bersama Kementerian PUPR dan Tim Kantor Staf Presiden, Bupati Saroi Tagih Janji Pemerintah Pusat Bangun Jalan ke Pegaf

MANOKWARI, Kasuarinews.id – Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak, Yosias Saroi, SH, MH pada Senin (13/12/2021) mengikuti Rapat Koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Tim Kantor Staf Presiden di Manokwari terkait pembangunan dua ruas Pembangunan ruas jalan Manokwari-Pegunungan Arfak (Pegaf) dan Manokwari Selatan (Mansel)-Pegaf.  Dalam pertemuan tersebut, Bupati Saroi kembali menagih janji Presiden RI Joko Widodo kepada masyarakat Pegaf yang berkunjung ke Pegaf tahun 2019 lalu yang berjanji akan membangun jalan ke kebupaten tersebut. Untuk itu, Kementerian PUPR didesak segera menuntaskan pembangunan ruas jalan tersebut sebagai pemenuhan janji Presiden Jokowi.

“Jika tahun 2022 tidak ada ruas jalan yang dibangun berarti ada yang tidak beras. Untuk itu, mau tidak mau di tahun 2022, harus ada jalan yang dibangun,” tegas Bupati Saroi  menanggapi penjelasan pihak Kementerian PUPR bahwa di tahun 2022 tidak dianggarkan pembangunan ruas jalan ke Anggi, ibukota Kabupaten Pegaf.

“Masyarakat Pegaf adalah masyarakat “gunung” dan wataknya berbeda dengan orang pantai. Masyarakat Pegaf itu wataknya sama dengan warga masyarakat di Pegunungan Tengah, Provinsi Papua. Karena itu, jangan sampai di tahun 2022 tidak ada pembangunan. Tahun 2020 tidak ada pembangunan, tahun 2021 tidak ada pembangunan, dan jangan sampai tahun 2022 tidak ada yang dibangun lagi  padahal Presiden sendiri berkunjung ke Pegaf dengan pasukan lengkap yaitu  Panglima TNI, Kapolri, Menteri Dalam Negeri, Menteri PUPR. Saat di Pegaf,  Presiden sendiri janji kepada masyarakat. Kalo tidak ada pembangunan, saya sudah tidak percaya lagi. Saya yang bupati saja sudah tidak percaya apalagi masyarakat, lebih tidak percaya. Sekali lagi saya minta agar di tahun 2022 ada pembangunan jalan ke Pegaf. Jangan sampai masyarakat berpikir yang tidak-tidak,” tandas Bupati Saroi.

Kata dia, permintaan itu terkait dengan wibawah negara dan permintah pusat yang terlanjur telah menjanjikan pembangunan jalan kepada masyarakat. “Jika Presiden yang adalah kepala negara dan kepala pemerintahan sendiri telah janji kemudian tidak ada pelaksanaan di lapangan, dimana wibawah pemerintah. Jika tidak dibangun, masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada pemerintah pusat, terutama Presiden yang hanya bisa berjanji,” tegas Saroi.

Menurut, Saroi, kantor Balai di Manokwari saat ini masih berada di wilayah tanah adat suku Besar Arfak. Untuk itu, ia meminta agar permintaan warga masyarakat Pegaf dapat direspon dengan baik dan bijak. “Menteri PUPR bawah mobil sendiri dari Manokwari ke Pegaf dan sudah lihat kondisinya. Presiden juga sudah sendiri ke Pegaf untuk lihat. Mau apa lagi. Jadi saya berharap jangan sampai kantor balai yang ada ini saya yang suruh masyarakat bakar karena masyarakat sudah tunggu terlalu lama,” tandasnya.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian I KSP, Helson Siagian, meminta pihak Kementerian PUPR untuk mencatat apa yang disampaikan Bupati Pegaf.  Kata dia, kemarahan Bupati Pegaf amat wajar karena sudah lama menunggu pembangunan jalan yang dijanjikan Presiden Jokowi oleh Kementerian PUPR. Kemarahan itu, lanjut Siagian, juga karena Bupati Pegaf sayang pada Presiden Jokowi dan Menteri PUPR. “Jadi itulah wujud dari lammanya beliau menunggu, jadi wajar. Kita catat itu,” katanya.

Dia menambahkan, terdapat dua alternatif yang bisa dilakukan untuk pembangunan jalan ke Pegaf. Pertama, Kementerian PUPR dapat melakukan revisi anggaran dan yang kedua adalah sisa lelang.

“Pak Bupati sebenarnya tadi waktu saya sampaikan ke Kementerian PUPR nanti tolong dilihat untuk 2022 ketika ada revisi-revisi atau pilihan kedua ketika masuk ke semester kedua itu sudah kelihatan sisa-sisa lelang. Kalau di PUPR disebut sisa lelang, itu bisa triliun. Jadi saya sebutkan dua kemungkinan tadi, itu bagi Kementerian PUPR diolah menjadi beberapa peluang yang mungkin dijajaki,” imbuhnya.

Ia menambahkan bahwa hanya dua kemungkinan itu yang bisa karena melalui APBN 2022 sudah tidak mungkin lagi. “Kalau kemungkinan-kemungkinan lain, ini kan karena sudah tuntas APBN 2022 jadi kalau untuk memasukkan lagi tidak mungkin, sehingga jalan keluar yang terbaik adalah seperti yang saya sebutkan tadi. Saya percaya, tidak mungkin tidak diperhatikan,” tandas Siagian. (ED)

 

ARTIKEL TERKAIT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

9 + 5 =

- Advertisment -spot_img

Berita Terakhir