MANOKWARI, Kasuarinews.id – Bupati Manokwari Selatan, Markus Waran, ST, M.Si saat rapat bersama dengan Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan Pj Gubernur Papua Barat Drs Paulus Waterpauw,M.Si bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta Bupati se-Papua Barat d ruang Multimedia lantai III Kantor Gubernur PB, Selasa (31/1/2023) saat diberi kesempatan untuk berbicara dengan gamblng mengaku bahwa tidak merasakan kekhususan dari UU Otsus Papua. Hal ini disampaikan Bupati Waran saat rapat bersama para para Senator DPD RI yang mengusung tema “Inventarisasi Materi kekhususan Provinsi Papua Barat sebagai bahwa penyusun RUU tentang perubahan UU DKI Jakarta dan evaluasi pelaksanaan UU Otsus Papua berkaitan dengan penegakan hak-hak masyarakat adat Papua.”
Bahkan Bupati Waran menilai bahwa UU Otonomi Khusus seakan tidak berlaku bagi Papua. “Saya tidak merasahkan kekhususan UU Otsus karen UU Otsus Papua sama saja dengan UU lainnya yang berlaku di wilayah Barat yang pada kenyatannya UU Otsus itu tidak berlaku. Itulah kebiasaan Pemerintah Indonesia kepada pemerintah daerah yang disebut memiliki kekhususan seperti Papua yang memiliki Otsus. Papua punya UU Otsus yang memberikan kekhususan tetapi kenyataan sama saja,” jelas Waran.
Kata Waran, dirinya sendiri tidak tahu mengapa hal itu bisa terjadi. “Mengapa saya katakan itu? Banyak program dan regulasi baik Perdasi atau Perdasus yang menurut kami sudah sesuai dengan harapan masyarakat, sudah sesuai dengan karakter orang asli Papua tetapi saat sampai ke Jakarta dikembalikan lagi. Memang ada yang dijawab tetapi tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Sampai saat ini kami tidak tahu alasan pemerintah mengapa tidak mengakomodir harapan rakyat Papua dalam Perdasi atau Perdasus itu,” tanya Waran.
Lanjut Waran, hal itu tentu menimbulkan persoalan bagi pemerintah di daerah dan sudah saatnya pemerintah pusat mengubah cara pandang itu. “Jadi kesimpulannya begini, kami di daerah kerja baik disalahkan, apalagi kalo kerja salah lebih disalahkan lagi padahal jiwa dan raga kami orang asli Papua sudah didharmabhatikan bagi NKRI. Bagi kami, NKRI dan Pancasila itu harga mati, tetapi itulah kenyataan yang harus kami hadapi,” tandas Waran. (KN3)
