RANSIKI, Kasuarinews.id – Bupati Manokwari Selatan, Markus Waran, ST, M.Si meminta Kepala Badan Kepegawaian Mansel terutama para pimpinan OPD agar segera melakukan penertiban terhadap tenaga honorer daerah (honda, red) yang bekerja di Kabupaten Manokwari Selatan. “Saya minta pimpinan OPD dan juga Kepala BKD agar segera tertibkan tenaga honorer daerah di OPD yang dipimpinnya, baik penertiban dalam hal datanya maupun kedisiplinan serta loyalitasnya,” tegas Waran saat memimpin apel pada Senin (17/10/2022).
Kata Bupati Waran, penertiban itu perlu dilakukan karena berdasarkan hasil Pra Raker Kepala Daerah, tenaga honorer daerah ini menjadi beban bagi semua daerah di Papua Barat terutama dalam hal penggajiannya. “Kita sudah kasih keluar banyak uang tetapi banyak honorer yang juga tidak disiplin dan malas masuk kantor. Penertiban itu harus dilakukan karena kita mau kurangi gaji para honorer karena beban keuangan yang berat akibat krisis global saat ini. Jika kita kurangi gaji honorer dan ada yang demo, kira-kira kita mau bayar gaji honorer pakai apa. Mau bayar gaji pakai coklat?. Situasi ini harus dipahami bersama karena situasi global ada krisis dan inflasi akibat perang Rusia Ukraina. Situasi ini bukan hanya di alami di Mansel tetapi juga di semua daerah. Kita di Mansel, bupatinya terlalu kasih manja, kasih nina bobo ASN dan honorer sehingga banyak yang lupa diri dan lupa akan kewajibannya sehingga malas. Contoh yang apel begitu saja. Jadi kita hanya kurangi gaji tetapi tetapi dibayar setiap bulan. Kalo di daerah lain, gaji honorer kadang dibayar tri wulan atau bukan 6 bulan sekali. Kita di Mansel tidak seperti itu. Kita bayar setiap bulan tetapi angkanya dikurangi. Kita sesuaikan dengan pendapatan kita. Itu khusus bagi honorer,” jelas Bupati.
Pengurangan gaji bagi honorer ini, kata bupati telah dipikirkan matang dengan mempertimbangkan berbagai aspek. “Jadi Perbupnya sudah keluar. Jadi jangan karena gaji dikurangi, mulai lobi-lobi ke DPRD. Tenaga honorer harus memahami bahwa meraka masih tenaga kontrak kecuali Satpol PP. Kita akan sesuaikan karena Polisi Pamong Praja karena harus bekerja kerja untuk melakukan penertiban,” tandas Bupati Waran.
Pada kesempatan ini, dengan tegas Bupati Waran meminta Kepala BKD dan pimpinan OPD agar tidak lagi menambah tenaga kontrak. “Saya peringatan Kepala BKD dan pimpinan OPD jangan tambah-tambah lagi tenaga kontrak. Kalo mau tambah, kamu bayar mereka pakai apa. Ingat Pemerintah Pusat sudah memutuskan bahwa tahun 2023 tidak ada penambahan honorer lagi,” tegas Bupati.
Untuk itu, Bupati Waran meminta agar data tenaga honorer di Mansel segera dimasukan ke BKD agar jumlah honorer dapat diketahui pasti sehingga sudah tidak ada panambahan lagi. “Sesuai data yang masuk, hanya tinggal data tenaga honorer dari Dinas Kesehatan yang belum masuk. Jadi data honorer yang sudah dimasukan, jangan tambah-tambah karena saya sendiri tahu mana yang sudah honor lama, mana yang baru, mana yang malas dan mana yang rajin. Jadi jangan karang-karang data. Saya juga minta Direktur RSUD segera memasukan data pegawai sesuai kebutuhan agar difinalkan dan dilaporkan ke Menpan,” ungkap Bupati Waran.
Menurut Waran, krisis global yaitu inflasi yang mengakibatkan nilai rupiah melemah akibat krisis glolbal yaitu perang Rusia Ukraina menyebabkan perekonomian negara juga terkena imbasnya bahkan sampai ke daerah termasuk di Mansel.
“Hal ini menyebabkan Presiden secara berjelang menginstruksikan kepada pimpinan kementerian/lembaga, termasuk kepada gubernur untukj meminta semua pihak bekerjasama menghapai krisisi tersebut. “ Misalnya, ada yang blang kami tidak terima dana Respek. Di zaman gubernur sebelumnya, program itu ada tetapi di zaman Pj. Gubernur Waterpauw, program respek sudah tidak ada. Hal itu sebagai bentuk komitmen Pj. Gubernur untuk menjalankan perintah presiden, dimana Presiden secara berjenjang meminta agar menjadi pemimpin jangan mencari popularitas lewat program-program yang populer yang memanjakan rakyat tetapi bekerja sesuai regulasi dan harus rela menjadi tidak populer karena menjalankan aturan main. Justru program-program yang populer itu yang justru buat kita akan bersentuhan dengan hukum. Jadi jadi pejabat harus kerja sesuai dengan anggaran,” ungkap Waran sambil menambahkan bahwa Pj. Gubernur Papua Barat juga meminta agar para kepala daerah mengajak dan memberikan pendidikan yang baik dan benar kepada warga masyarakat agar tidak selalu dimanja dengan program-program yang tidak produktif. (KN3)
